MUBA, Galipakta.id - Diduga Kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Sungai Medak, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, "Abdul Kholik" menuai kontroversi dan kecaman dari masyarakat. Berbagai kebijakan yang dianggap tidak transparan dan merugikan masyarakat menjadi sorotan utama.
Laporan ini berasal dari masyarakat setempat pada hari Jum'at 19 September 2025 yang namanya tidak mau disebutkan dalam pemberitaan ini menjelaskan.
"Salah satu isu yang paling mencolok adalah dugaan penyalahgunaan gedung serbaguna yang dibangun melalui anggaran APBD tahun 2024. Gedung yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan sosial dan acara masyarakat, kini halamannya yang seharusnya menjadi pelataran parkir justru dibajak dan ditanami jagung oleh Kades" ujarnya.
"Halaman depan juga dibajak, sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan. Padahal gedung tersebut baru sekali dipakai acara pernikahan oleh masyarakat dan sekarang tidak bisa lagi digunakan lagi," ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya karena khawatir akan mendapat tekanan.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kebijakan pembagian bantuan yang dianggap diskriminatif dan tidak manusiawi. Menurut pengakuan warga, pembagian beras untuk masyarakat tidak mampu seringkali disertai dengan cemoohan. Penerima BLT juga diwajibkan untuk kerja bakti terlebih dahulu sebelum menerima bantuan.
"Kades ini arogan, dan penuh ketimpangan kebijakannya. Contoh, baru-baru ini pembagian beras masyarakat yang tidak mampu dicemooh dulu baru dibagi, dan penerima BLT harus kerja bakti dulu baru dibagi, bahkan sampai ada kakek tua jatuh dari sepeda karena mau kerja bakti sampai jatuh sakit," tutur seorang warga dengan nada kesal.
Masyarakat juga mempertanyakan pengelolaan BUMDES yang terbengkalai, namun pungutan retribusi pasar dan sewa lapak masih dilakukan atas nama BUMDES. Selain itu, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) juga tidak pernah beroperasi sejak Kades Sungai Medak dilantik. Jelasnya
"Banyak yang aneh pak kata masyarakat," ujar seorang warga dengan nada keheranan.
Masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, termasuk dana BLT dan proyek-proyek pembangunan. Mereka mengeluhkan bahwa musyawarah desa (Musdes) dan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) hanya dilakukan secara formalitas, sementara realisasi anggaran terkesan tertutup dan tidak dapat diakses oleh masyarakat.
"Masyarakat butuh transparansi, jangan Musdes dan Musrenbang dilibatkan ketika realisasi anggaran, baik BLT maupun proyek terkesan tertutup, tidak ada akses masyarakat untuk mengetahui," tegas seorang warga.
Selain itu, hasil pungutan pasar rakyat juga tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas dan melakukan intervensi langsung terkait laporan-laporan yang disampaikan. Mereka mendesak agar dilakukan audit terhadap pengelolaan anggaran desa dan menindak Kades Sungai Medak jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.
Upaya mendapatkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan telah di lakukan namun hingga berita ini diterbitkan kepala Desa Sungai Medak Masih belum bisa memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait tuntutan dari masyarakat.
Kami akan terus mengawal kasus ini dan berupaya untuk mengungkap fakta-fakta yang lebih mendalam demi kepentingan publik dan terciptanya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
(TIM)
